TOUNA – Lembaga Pemasyarakat Kelas IIB Ampana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah mengikuti Rapat Persiapan Monev RKT RB Triwulan IV Tahun 2023 oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Jumat (10/11/23).
Kegiatan ini diikuti oleh Kasubag Tata Usaha selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Lapas Ampana, Samuda dan dilaksanakan secara virtual terpusat oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI melalui aplikasi zoom metting
Pada kesempatan tersebut Koordinator Reformasi Birokrasi Itjen Kemenkumham RI Kesuma Negara menyampaikan, sesuai dengan Permen PANRB 3 Nomor Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menyebutkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi dilakukan secara berkala dan minimal dilaksanakan setiap 6 bulan yang dilakukan secara internal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Monev Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan untuk memantau keberhasilan pelaksanaan, mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi Selain itu monev juga dilakukan untuk menilai keberhasilan / efektivitas rencana Aksi dan menilai kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB),” ucapnya.
“Pencapaian pada tingkat Eselon I dan Kantor Wilayah pada umumnya sudah memuaskan, namun pada tingkat satuan kerja masih membutuhkan dorongan dan pedampingan sehingga seluruh target capaian dapat terpenuhi,” ungkapnya.
Kepala Bagian Reformasi dan Birokrasi Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Bramantyo Agung Nugroho menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi catatan selama pelaksanaan monev.
“Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) tidak hanya sebatas RB General dan RB Tematik saja namun ada juga nilai koefisien atau faktor pengurang. Faktor pengurang tersebut diantaranya terdapat KKN kemudian terdapat pemberitaan negatif yang viral di sosial media dan juga tingkat implementasi di tingkat Mesos atau di tingkat Kementerian,” jelasnya.
“Kami mengharapkan untuk setiap Satker yang belum mencapai 100% dapat segera melengkapi data dukungnya karena masih ada kesempatan sampai dengan 20 November 2023,” ucapnya.
Sementara itu, Samuda selaku Ketua TIM ZI Lapas Ampana menyebutkan, bahwa dari hasil Monev Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Lapas Kelas IIB Ampana telah mencapai pemenuhan data dukung 100% baik pada periode Triwulan II (B-06) maupun Triwulan III ( B-09).
“Namun demikian masih terdapat beberapa catatan untuk perbaikan pemenuhan Data dukung yang harus dilengkapi. Oleh karena itu diharapkan kerjasama rekan-rekan,” pintanya.
“Semoga dengan kerjasama yang baik di setiap masing-masing pokja Lapas Kelas IIB Ampana, Pemenuhan data dukung priode B-12 dapat terpenuhi hingga pencapaian pemenuhan data dukung 100%,” tutupnya.
Sumber: Humas Laspana
#Kemenkumhamri
#Ditjenpas
#Kemenkumhamsulteng
